Senin, 30 Mei 2011

peminangan menurut hukum adat

 

BAB I
PENDAHULUAN
1.1  latar belakang
Definisi dari Hukum Adat menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan, dan kebiasaan itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan negara.
Dengan mempelajari hukum adat di Indonesia maka kita akan mendapatkan wawasan berbagai macam budaya hukum Indonesia, dan sekaligus kita dapat ketahui hukum adat yang mana ternyata tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dan hukum adat yang mana dapat di konkordasikan dan diperlakukan sebagai hukum nasional.
Sifat dari hukum adat memiliki unsur elasitas, flesible, dan Inovasi, ini dikarenakan hukum adat bukan merupakan tipe hukum yang dikodifikasi (dibukukan). Istilah Hukum adat Indonesia pertama kali disebutkan dalam buku Journal Of The Indian Archipelago karangan James Richardson Tahun 1850. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mempresentasikan sedikit permasalahan mengenai peminangan dan pertunangan menurut hokum adat.
            1.2. Rumusan Masalah
1.      Peminangan dan pengertiannya
2.      Tujuan peminangan
3.      Rasan sanak
4.      Pertunangan dan pengertiannya
5.      Barang-barang pertunangan

BAB II
PEMBAHASAN
2.      PEMINANGAN
.  Pengertian Peminangan menurut hukum adat
2.1. Pengertian Peminangan
Menurut pengertian bahasa meminang ialah meminta anak gadis supaya jadi istrinya. Hukum adat memberi istilah Arti  “meminang” (nglamar: Jawa, memadik; ngindih: Bali), mengandumg arti permintaan yang menurut hukum adat berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari suatu pihak kepada pihak lain untuk tujuan mengadakan ikatan perkawinan. dilakukan dari pihak pria ke pihak wanita. Tetapi dalam masyarakat yang sendi kekerabatanya ke ibu-an seperti di minangkabau atau dalam masyarakat adat yang bersifat beralih-alih seperti adat meminang dari pihak wanita kepada laki-laki.
Sehingga pelaksanaan perkawinannya nanti benar- Meminang; maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau kawin lebih dulu saling mengenal sebelum dilakukan aqad benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.[1]
Dan ada pula yang mengatakan peminangan atau lamaran adalah suatu permintaan atau pertimbangan yang disampaikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.[2]
Lamaran atau peminangan yang demikian ini biasanya dilakukan seorang utusan yang mewakili pihak laki-laki.  Biasanya yang ditugaskan sebagai duta atau utusan untuk mengadakan pembicaraan
dengan keluarga pihak perempuan ialah anggota keluarga yang dekat dan biasanya yang sudah berumur.  Sekarang banyak pula yang dilakukan oleh kedua orang dari kedua belah pihak itu sendiri.  Hal ini apabila masyarakat tersebut menganut garis keturunan Bapak.  Akan tetapi, bagi masyarakat adat yang bersendi kekerabatannya ke ibu maka adat meminang dari pihak wanita kepada pihak pria.
Disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam, “peminangan dapat berlangsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh dan dapat pula dilakukan oleh perantara yang dipercaya.[3]
Setelah dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak dalam acara lamaran tersebut maka selanjutnya diadakan pertunangan yang merupakan keadaan khusus dan di Indonesia biasanya  mendahului sebelum acara perkawinan.
Pertunangan baru memikat apabila dari pihak laki-laki memberikan kepada pihak perempuan suatu tanda pemikat yang kelihatan dan biasanya disebut panjer atau peningset. Tanda pengikat tersebut biasanya diberikan kepada bakal mempelai perempuan.  Ada juga tanda pengikat itu diberikan kepada keluarga pihak perempuan atau orang tuanya.
2.2. Tujuan Peminangan
Tujuan peminangan menurut hukum adat dapat diketahui dari pengertian meminang, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri. Peminangan ini merupakan acara pendahuluan sebelum perkawinan. Acara ini diadakan supaya kedua belah pihak tahu apakah permintaannya itu diterima atau ditolak.
Selain itu acara ini diadakan supaya masing-masing  keluarga kedua belah pihak tahu satu sama lain yang akan melangsungkan perkawinan. Tujuan selanjutnya diadakannya peminangan ialah diadakan pertunangan.  Alasan pertunangan ini tidak sama di daerah satu dengan yang lain, lazimnya adalah:
a)  Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki itu dapat berlangsung dalam waktu dekat.
b)  Terutama di daerah-daerah yang pergaulannya bebas antara muda-mudi, maka sekedar untuk membatasi pergaulan yang bebas itu diadakanlah pertunangan.
c)  Memberi kesempatan kepada kedua belah pihak  untuk  lebih mengenal sehingga kelak mereka sebagai suami istri dapat diharap menjadi pasangan yang harmonis.[4]
2.3. Rasan sanak
a.       Pertemuan muda mudi (cara perkenalan)
Hubungan yang terjadi antara bujang dan gadis dengan maksud menjalin hubungan pernikahan baik dari kehendak mereka sendiri atau adanya dorongan dari kedua orang tua, atau keluarga di antara mereka disebut dengan rasan sanak, dalam hokum adat, terdapat hubungan yang diatur dan diperbolehkan menurut hukum adat, dan ada pula hukum adat yang tidak memperbolehkan adanya hubungan tersebut. Diantara daerah-daerah yang memperbolehkan adanya hubungan rasan sanak adalah: adat di tanah batak, lampung, Sumatra selatan, dayak, bali, ambon, bawean, buru dan lain-lain.[5]
Dan rasan sanak sendiri pun terdapat cara yang berbeda-beda, antara lain:
A.    Pertemuan dapat dilakukan antara bujang dan gadis secara perorangan dengan diam-diam atau dengan terang-terangan dan diketahui oleh kedua orang tua masing-masing, atau bahkan terkadang dilakukan secara berombongan, berkelompok, antara rombongan gadis berhadapan dengan rombongan bujang dengan atau pengawasan kerabat.
B.     Diadakan pertemuan di setiap tempat menurut kesepakatan kedua belah pihak selama tidak bertentangan dengan hukum adat setempat.
C.     Diadakan pertemuan di setiap waktu dengan berhadapan muka di serambi atau belakang rumah, atau si gadis dari dalam rumah sedangkan  si bujang berada di luar. Bahkan dalam adat dayak berusu sang bujang diajak bermalam di rumah si gadis asalkan si bujang tidak merusak kehormatan si gadis.

3.      PERTUNANGAN
Pengertian pertunangan menurut hokum adat
3.1. pengertian pertunangan
Hubungan yang berlaku di antara bujang gadis dalam rasan sanak, walaupun dapat dibuktikan dengan adanya pemberian “tanda mau”, baik berupa barang ataupun uang dari pria kepada pihak wanita belum tentu disebut pertunangan.
Yang dimaksud bertunangan (atau pasangan ) ialah hubungan hukum yang dilakukan antara orang tua-tua pihak pria ngan orang tua pihak wanita dengan maksud mengikat tali persetujuan perkawinan anak-anak mereka dengan jalan peminangan.
Pengikat itu bisa disimbolkan dengan barang, uang, perhiasan dan lain-lain dan biasanya diserahkan pada waktu pertunangan dan bukan perkawinan.
Pertunangan mengandung arti waktu masa tunggu sejak diterimanya tanda pengikat sampai terjadinya perkawinan.[6]
3.2. Barang-barang pertunangan
            Selain dari barang-barang tanda pengikat yang disebut diatas, maka selama ikatan pertunangan berlangsung pula acara pemberian barang-barang hadiah, pembrian tersebut tergantung kebiasaan atau menurut hokum adat yang berlaku di daerah tersebut.
            Jadi selama masa pertunangan pihak wanita atau pihak yang dipinang akan berhak atas barang yang dietrimanya dari pihak pria atau pihak yang melamar. dan kesemua barang-barang pembrian itu masih bersifat sementara, oleh karena itu jika dikemudian hari terjadi sesuatu dan perkawinan tidak dapat dilanjutkan maka barang-barang tersebut harus dikembalikan.
           









Daftar pustaka

Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum adat (Jakarta: sabdodadi, 1987), 124
Hilman Adikusuma, Hokum perkawinan adat dngan adat istiadat dan upacara adatnya, bandung, 2003 pt citra aditya bakti
Bushar Muhammad, pokok-pokok hokum adat, jalarta 2006, pt pradnya pranata
                                                      













                                                                          



[1] Sayyid Sabiq. (1987).Fiqh Sunnah.hal.35

[2] Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum adat (Jakarta: sabdodadi, 1987), 124

[3] Mahkamah Agung RI. (1989).Kompilasi Hukum Islam. Hal.3

[4] Op.cit
[5] ibid
[6] Hokum perkawinan adat dngan adat istiadat dan upacara adatnya

0 komentar:

Poskan Komentar

 
Design by Free Wordpress Themes | Bloggerized by Free Blogger Templates | Walgreens Printable Coupons